Bicara di Ambon, Sekprov Malut Ungkap Sisi Lain Pertumbuhan Ekonomi Malut

Ambon – Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang ditopang industri nikel dan mineral strategis belum sepenuhnya berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Di tengah ekspansi industri pertambangan, warga pesisir dan pulau-pulau kecil masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari mahalnya transportasi antarpulau hingga terbatasnya akses listrik, internet, dan pendidikan.

Persoalan tersebut disoroti Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, dalam forum dialog kolaborasi konsorsium perguruan tinggi kepulauan bersama pemerintah daerah di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Jumat-Sabtu, 20-21 November 2026.

Dalam forum yang diselenggarakan Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan itu, Samsuddin tampil sebagai pembicara kunci bersama Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Agung D. Syakti. Diskusi dipandu akademisi Universitas Pattimura (Unpatti), Wardis Girsang.

Samsuddin mengatakan, tingginya pertumbuhan ekonomi belum otomatis menciptakan pemerataan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan. Menurut dia, pendekatan pembangunan yang selama ini lebih berorientasi pada daratan perlu dikoreksi agar sesuai dengan karakter geografis Maluku Utara.

“Pertumbuhan ekonomi tinggi belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesejahteraan. Arah koreksinya jelas: konektivitas maritim yang terjangkau, hilirisasi yang inklusif bagi UMKM, pertanian, serta perikanan, dan pembangunan berbasis gugus pulau,” ujar Samsuddin dalam paparannya.

Ia menilai laut tidak semestinya dipandang sebagai pemisah antarpulau. Sebaliknya, laut harus menjadi penghubung aktivitas ekonomi, distribusi barang, dan mobilitas masyarakat. Karena itu, pembangunan infrastruktur maritim menjadi salah satu prasyarat untuk memperkecil kesenjangan antardaerah.

Dalam pemaparannya, Samsuddin mengidentifikasi tiga persoalan yang masih menghambat pengembangan ekonomi biru di Maluku Utara.

Pertama, ego sektoral dan lemahnya komunikasi antarpihak yang terlibat dalam pembangunan. Kedua, keterbatasan konektivitas dan sistem logistik antarpulau yang berdampak pada distribusi hasil perikanan, termasuk belum optimalnya penerapan rantai dingin atau cold chain di pulau-pulau kecil.

Ketiga, proses hilirisasi yang belum berjalan optimal sehingga nilai tambah komoditas kelautan belum sepenuhnya dinikmati masyarakat pesisir.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong pembentukan Konsorsium Riset Daerah. Konsorsium ini diproyeksikan menjadi wadah kajian bersama untuk memetakan persoalan konektivitas, logistik, serta penguatan rantai dingin melalui koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemerintah daerah juga menyiapkan pengembangan pusat inkubasi bisnis untuk mendorong lahirnya produk turunan sektor kelautan yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Kampus Didorong Terlibat dalam Kebijakan

Samsuddin juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dengan perguruan tinggi untuk memastikan kebijakan pembangunan kepulauan tidak hanya bertumpu pada asumsi, tetapi didukung data dan hasil penelitian.

Kolaborasi tersebut diarahkan melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan lima unsur, yakni pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, dan media.

Dalam skema ini, perguruan tinggi diharapkan berperan menyediakan hasil riset, studi oseanografi, inovasi teknologi tepat guna, hingga rekomendasi kebijakan berbasis ilmu pengetahuan atau science-based policy.

Sementara pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyusunan regulasi, penyediaan infrastruktur dasar, serta fasilitasi anggaran. Pelaku usaha didorong mengembangkan investasi pada sektor perikanan, pariwisata bahari, dan rantai pasok dengan tetap melibatkan masyarakat lokal.

Forum tersebut juga menghasilkan tiga rekomendasi kebijakan sebagai tindak lanjut kolaborasi.

Pertama, pelembagaan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara pemerintah daerah dengan universitas maupun fakultas. Kedua, penyediaan pendanaan riset daerah yang difokuskan pada hilirisasi produk kelautan dan komoditas unggulan lokal.

Ketiga, integrasi pendidikan melalui program praktisi mengajar dan kuliah lapangan atau field trip dengan pendekatan pembelajaran berbasis kepulauan.

Melalui kerja sama tersebut, konsorsium perguruan tinggi kepulauan dan pemerintah daerah menargetkan penguatan tata kelola laut yang lebih partisipatif.

Agenda ini sekaligus diarahkan agar potensi ekonomi kelautan tidak hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.


Sumber: RRI Ternate

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *