Bertahap Per 1 Januari 2027, Skema Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu

Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI menetapkan sejumlah kebijakan terkait penataan aparatur sipil negara (ASN), khususnya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan yang diputuskan pada 6 November 2026 tersebut mencakup pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu hingga kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2027.

Informasi mengenai lima keputusan tersebut disampaikan melalui unggahan akun Instagram resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Kebijakan ini juga mencakup penataan guru non-ASN, tenaga kesehatan, tenaga medis, serta sejumlah profesi lainnya.

Salah satu keputusan penting adalah pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu yang mulai dilaksanakan secara bertahap pada 1 Januari 2027. Namun, tidak seluruh pegawai langsung beralih status pada tanggal tersebut karena pelaksanaannya menyesuaikan kesiapan regulasi, data, dan anggaran masing-masing instansi.

Selama proses pengangkatan berlangsung, PPPK Paruh Waktu tetap menjalankan tugas seperti biasa. Pemerintah akan mengatur tahapan pelaksanaan agar proses perubahan status dapat berjalan sesuai ketentuan.

Dalam kebijakan tersebut, sejumlah kelompok profesi juga masuk dalam skema pengalihan menjadi pegawai instansi pusat. Mereka meliputi guru, tenaga kesehatan, serta PPPK Paruh Waktu yang bertugas sebagai pemadam kebakaran dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Guru akan menjadi PPPK di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama, sedangkan tenaga kesehatan dialihkan ke Kementerian Kesehatan. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran dan Satpol PP akan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ketentuan pengalihan ini akan diatur melalui Peraturan Presiden yang saat ini sedang disiapkan.

Adapun PPPK Paruh Waktu di luar kelompok profesi tersebut tetap diangkat menjadi PPPK pada instansi masing-masing, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dengan demikian, mereka tetap menjalankan tugas di instansi asal, sementara proses pengangkatan dilakukan secara bertahap.

Kebijakan ini mencakup berbagai profesi, tidak hanya guru dan tenaga kesehatan. Sejumlah profesi lain yang masuk dalam penataan tersebut antara lain dosen, tenaga medis, tenaga teknis, tenaga pelaksana, pemadam kebakaran, dan Satpol PP.

Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK Penuh Waktu untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2027. Namun, perubahan status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak berlangsung secara otomatis karena tetap harus melalui tahapan seleksi sesuai prinsip sistem merit.

Selain itu, guru non-ASN yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hingga batas waktu Desember 2024 memperoleh perpanjangan dan kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027 melalui pengaturan khusus. Ketentuan serupa juga berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis.

Meski demikian, rincian pengaturan khusus tersebut belum dijelaskan secara terperinci. Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menyampaikan ketentuan resmi setelah peraturan pelaksanaannya diterbitkan.

Penataan juga menyasar guru ASN yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah. Mereka akan dialihkan menjadi ASN pada instansi pusat, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bagi guru binaannya serta Kementerian Agama bagi guru di lingkungan kementerian tersebut.

Kebijakan pengalihan guru ini bertujuan mendorong pemerataan tenaga pendidik dalam satu kerangka pengelolaan nasional. Sementara itu, pemerintah juga menetapkan rekrutmen CPNS dilaksanakan pada 2026 sebagai bagian dari kebijakan penataan kebutuhan aparatur negara.


Sumber: RRI Ternate

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *