Ternate – Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mulai melakukan audit terperinci laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Maluku Utara tahun anggaran 2025. Pemeriksaan dimulai setelah entry meeting yang dipimpin Wakil Gubernur Sarbin Sehe, di ex-Krisan Ternate, Senin 7 April 2026.

Wakil Gubernur menegaskan, BPK sebagai lembaga yang berwenang melakukan audit penggunaan anggaran negara, tidak ragu untuk mengungkap semua temuan, terutama kegiatan fiktif. Namun, bila temuannya bersifat administrasi maka dapat dibantu agar dipenuhi kelengkapannya.

“Kami sudah menyampaikan ke tim auditor, jangan ada toleransi kalau kegiatannya fiktif. Tetapi kalau pertanggungjawabnya sifatnya administrasi, angka-angka, kami harap dibantu secara maksimal untuk menyelesaikan administrasi. Kecuali itu sudah betul-betul merugikan keuangan negara,” kata Sarbin  usai pertemuan.

OPD diminta proaktif, membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan auditor menjadi titik temu dalam menyelesaikan temuan-temuan. Kemudian, seluruh dokumen yang diminta auditor selama pemeriksaan berlangsung harus sudah disiapkan.

Selama proses audit berlangsung, Wagub ingatkan pimpinan OPD hingga bendahara, agar tidak meninggalkan Ternate atau melakukan perjalanan dinas keluar daerah tanpa perintah dari Gubernur. Penegasan ini dilakukan guna membantu kerja-kerja auditor selama 37 hari kedepan.

“Pimpinan OPD, selama 37 hari kedepan, bersama-sama dengan tim auditor, tidak keluar, kecuali kalau ditugaskan oleh gubernur. Agar efektif berkomunikasi, berkonsultasi dengan badan pemeriksa keuangan melalui tim auditornya sehingga dicarikan solusi ketika ada temuan-temuan,”ucap Sarbin.

Wagub berharap pemeriksaan LKPD 2025 berjalan maksimal, tidak adanya temuan yang signifikan, sehingga peroleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Namun lebih dari WTP, lanjut Sarbin, adalah memastikan bahwa setiap rumah APBD benar-benar digunakan secara transparan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sumber: RRI Ternate