Ternate – Rencana pembentukan Dana Cadangan Pesangon membuka pembahasan baru mengenai perlindungan pekerja ketika menghadapi pemutusan hubungan kerja. Melalui skema tersebut, pemerintah ingin memastikan hak pesangon tetap tersedia ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Namun, penerapan kebijakan ini masih menunggu aturan teknis, termasuk penentuan lembaga pemerintah yang mengelola dana.
Ketentuan Dana Cadangan Pesangon tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut ditetapkan pada 28 Oktober 2026 dan memuat kewajiban pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon. Aturan itu juga menyebut dana dikelola lembaga pemerintah, sementara usaha mikro dan kecil mendapat pengecualian.
Dalam Pasal 253, dana cadangan disiapkan sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja. Jaminan tersebut berlaku untuk PHK selain alasan memasuki usia pensiun, sepanjang pekerja belum mengikuti program pensiun. Ketentuan ini dimaksudkan untuk membantu memastikan hak pekerja terpenuhi ketika hubungan kerja berakhir secara layak.
Kewajiban penyediaan dana tersebut tidak berarti seluruh mekanisme pelaksanaan sudah dapat dijalankan oleh perusahaan saat ini. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan pemerintah belum menunjuk lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon secara resmi. Kemnaker juga membantah kabar yang menyebut Danantara telah ditetapkan sebagai pengelola dana tersebut oleh pemerintah.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menegaskan belum ada keputusan. Ia menjelaskan, ketentuan Pasal 253 masih membutuhkan peraturan pelaksanaan untuk mengatur berbagai aspek teknis penyelenggaraan. Proses penyusunan aturan tersebut akan diawali penjaringan aspirasi atau konsultasi publik bersama pemangku kepentingan ketenagakerjaan.
Peraturan pemerintah nantinya diperlukan untuk menjabarkan mekanisme penyediaan, pengelolaan, serta pertanggungjawaban dana cadangan pesangon. Rincian mengenai lembaga pengelola, tata kelola, dan mekanisme pendanaan juga masih menunggu pembahasan lebih lanjut. Karena itu, perusahaan dan pekerja perlu menunggu ketentuan resmi sebelum menerapkan kewajiban teknis penyetoran dana.
Undang-undang turut mengatur sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon sesuai ketentuan. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan perizinan berusaha. Tata cara pengenaan sanksi juga akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah sebagaimana amanat undang-undang.
Pengecualian bagi usaha mikro dan kecil menjadi salah satu pertimbangan dalam merancang kebijakan perlindungan pesangon. Di sisi lain, pengaturan teknis perlu memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus kemampuan dan keberlanjutan dunia usaha. Publik kini menantikan aturan pelaksana agar tujuan perlindungan hak pekerja dapat berjalan dengan mekanisme yang jelas.
Sumber: RRI Ternate
