Halbar – Sebanyak 157 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Halmahera Barat tidak mengisi laporan kinerja. Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) karena laporan menjadi instrumen evaluasi pelaksanaan tugas pegawai.
Kepala BKD Halbar, Ruslan Thalib, meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) menindaklanjuti persoalan tersebut. PPPK yang terbukti mengabaikan kewajiban dapat dikenai sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ruslan menjelaskan, kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin berada pada pimpinan unit kerja masing-masing, bukan BKD. Pemberian sanksi harus mengikuti mekanisme dan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94.
“Memang tidak ada aturan yang secara langsung mengatur pemberhentian terkait persoalan ini. Namun, apabila PPPK tidak menjalankan tugas, pimpinan unit kerja harus memberikan hukuman disiplin,” kata Ruslan.
Terkait pembayaran gaji, Ruslan menyebut evaluasi menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). “Pimpinan harus bertanggung jawab karena pembayaran gaji PPPK paruh waktu juga harus didasarkan pada SKP masing-masing,” ujarnya.
Ia menegaskan, BKD tidak memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK paruh waktu. Saat ini, BKD terus memverifikasi status keaktifan pegawai untuk memastikan pelaksanaan tugas dan pemenuhan kewajiban setiap instansi.
Sumber: RRI Ternate
