Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara melaksanakan Sosialisasi dan Pembinaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) kepada Pemerintah Daerah, sekaligus Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah (Anev Perda). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual pada Selasa 10 November 2026.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi penilaian IRH Tahun 2027, sekaligus mendorong tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah guna mewujudkan regulasi yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Mia Kusuma Fitriana, menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
Dalam arahannya, Topan menegaskan bahwa pembinaan IRH merupakan langkah penting untuk memastikan regulasi daerah semakin berkualitas, tidak tumpang tindih, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya minta seluruh jajaran Kanwil untuk mendampingi Pemerintah Daerah secara maksimal, dan saya minta Pemerintah Daerah untuk tidak ragu berkoordinasi dengan kami,” ucap Topan.
Selanjutnya, Analis Hukum Ahli Muda, Erni Rumasoreng, menyampaikan materi mengenai Sosialisasi Penilaian IRH Tahun 2027. Ia menjelaskan bahwa proses penilaian terdiri atas beberapa tahapan, yakni perencanaan pada Januari–Februari, pelaksanaan pada Maret–Juni, evaluasi pada Juli, serta tindak lanjut pada Agustus–November.
Erni juga mengingatkan pemerintah daerah agar mempersiapkan pembentukan Tim Asesor dan Tim Kerja IRH serta melengkapi seluruh data dukung sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Dalam pemaparannya, dijelaskan empat variabel penilaian IRH Tahun 2027, yaitu koordinasi pemerintah daerah dengan Kementerian Hukum dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan sebesar 25 persen, kompetensi perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum sebesar 25 persen, kualitas re-regulasi dan deregulasi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebesar 30 persen, serta pengelolaan basis data peraturan perundang-undangan melalui JDIH sebesar 20 persen.
Selain itu, pengajuan dan verifikasi sanggahan penilaian dilakukan melalui Aplikasi IRH dengan menyertakan alasan dan argumentasi yang jelas. Khusus Variabel IV, sanggahan hanya dapat diajukan apabila terdapat perbedaan hasil konversi nilai IRH dengan hasil pada Aplikasi e-Report JDIH. Dalam hal ini, Kanwil Kemenkum Malut siap memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah.
Materi berikutnya disampaikan oleh Analis Hukum Ahli Madya, Anita Safitri, yang menekankan pentingnya tindak lanjut rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
“Rekomendasi hasil evaluasi tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret dalam memperbaiki kualitas regulasi daerah,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi tersebut menjadi salah satu variabel dalam penilaian IRH Tahun 2027. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan mendokumentasikan setiap bentuk tindak lanjut, baik yang telah dilaksanakan maupun yang masih dalam proses, sebagai bagian dari pemenuhan data dukung penilaian.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi antara Kanwil Kemenkum Malut dan pemerintah daerah untuk membahas berbagai kendala serta kebutuhan pemenuhan data dukung pada masing-masing variabel penilaian IRH Tahun 2027.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi, pendampingan, dan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam mempersiapkan seluruh tahapan penilaian IRH Tahun 2027. Upaya tersebut juga dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah.
Dengan demikian, diharapkan terwujud tata kelola regulasi daerah yang lebih tertib, berkualitas, harmonis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sumber: RRI Ternate
