Halbar – Bupati Halmahera Barat (Halbar), James Uang, meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat segera melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebelum pembayaran gaji dilakukan.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh PPPK Paruh Waktu memenuhi ketentuan kepegawaian. Pasalnya, masih ditemukan pegawai yang tidak aktif masuk kantor setelah menerima surat keputusan (SK), serta terdapat indikasi rangkap jabatan.
Hal itu disampaikan James Uang saat diwawancarai awak media, Senin 9 November 2026. Ia mengatakan, pemerintah daerah dalam waktu dekat berencana melakukan pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu. Namun, proses tersebut harus didahului dengan verifikasi data oleh BKD.
“Dalam waktu dekat ini kita bakal membayar gaji PPPK Paruh Waktu. Namun, BKD harus melakukan verifikasi terlebih dahulu,” kata James.
Selain memastikan keaktifan pegawai, Bupati juga meminta BKD memeriksa status PPPK Paruh Waktu yang diduga masih memiliki rangkap jabatan. Menurut dia, persoalan tersebut perlu diteliti agar pembayaran gaji tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun menjadi temuan dalam pemeriksaan.
“BKD juga akan melakukan verifikasi PPPK Paruh Waktu yang masih rangkap jabatan. Sebab, jika mereka rangkap jabatan, gajinya tidak bisa dibayarkan karena nantinya masuk temuan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKD Halmahera Barat, Ruslan Thalib, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan verifikasi terhadap data PPPK Paruh Waktu.
“Iya, saat ini kita fokus melakukan verifikasi terhadap PPPK Paruh Waktu,” kata Ruslan.
Sumber: RRI Ternate
