Jakarta – Kementerian Dalam Negeri menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung penataan data kependudukan skala nasional. Langkah tersebut sejalan dengan pengesahan Undang-Undang Satu Data Indonesia yang resmi diberlakukan pemerintah.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan peran vital data adminduk. Data kependudukan merupakan rujukan utama bagi seluruh sektor pelayanan serta perencanaan pembangunan nasional.
Penggunaan data kependudukan tunggal menjadi pengunci utama keberhasilan integrasi pelayanan publik berbasis digital. Seluruh instansi negara dapat terhubung secara langsung menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
Skema integrasi data kependudukan telah berhasil diterapkan pada program digitalisasi bantuan sosial nasional. Verifikasi penerima bantuan dapat dilakukan secara rinci melalui kecocokan Nomor Induk Kependudukan.
Masyarakat tidak perlu lagi membawa berkas fotokopi KTP saat mengurus dokumen pada instansi pemerintah. Pemodelan identitas digital serta pemindai wajah mulai diterapkan untuk menggantikan dokumen fisik KTP.
Inovasi teknologi identitas kependudukan digital mempermudah proses verifikasi identitas warga pada berbagai layanan. Kerahasiaan data pribadi masyarakat dipastikan tetap terlindungi dari risiko kebocoran data sensitif.
Dukcapil mewajibkan pemusnahan berkas fisik KTP rusak menggunakan mesin penghancur khusus di daerah. Langkah tersebut diambil guna mencegah penyalahgunaan dokumen kependudukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Edukasi mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi terus diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Warga diminta untuk tidak sembarangan menyerahkan salinan dokumen kependudukan kepada pihak lain.
Kerja sama antarlembaga dalam ekosistem Satu Data Indonesia dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan yang aman. Sistem keamanan terpadu disiapkan untuk mengantisipasi potensi ancaman kejahatan siber pada jaringan.
Penguatan data tunggal kependudukan menjadi dasar penting bagi terciptanya efisiensi anggaran keuangan negara. Alokasi dana pembangunan nasional dapat disalurkan secara efisien sesuai kondisi rill di lapangan.
Kemendagri terus berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah demi mempercepat perapihan basis data warga. Komitmen bersama ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola data kependudukan yang sangat tangguh.
Sumber: RRI Ternate
